Kenaikan Gaji PNS Perlebar Kesenjangan
Ahmad Erani Yustika, Direktur Institute
JAKARTA (Suara Karya): Rencana pemerintah menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri sebesar 10 persen pada tahun 2011 niscaya memicu gejolak ekonomi dan politik di Tanah Air.
Kebijakan yang diungkapkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati itu juga akan berdampak semakin memperlebar kesenjangan kesejahteraan di tengah masyarakat, karena pendapatan non-PNS dan TNI/Polri--di sektor formal maupun informal--tentu meningkat.
Demikian rangkuman pendapat Direktur Institute for Development Economy and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika, Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparini, dan pengamat politik Siti Zuhro yang disampaikan secara terpisah kepada Suara Karya di Jakarta, Rabu (28/4).
"Gaji PNS dan TNI/Polri saat ini pada prinsipnya sama dengan kondisi penghasilan buruh/pekerja lain yang membutuhkan keseimbangan baru setiap tahun. Karena itu, masalah kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri harus mempertimbangkan perekonomian masyarakat luas, di samping kondisi keuangan negara. Sekarang ini gaji PNS sudah cukup besar, sehingga kenaikan belum diperlukan. Apalagi kinerja pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan tidak kunjung membaik," kata Erani.
Menurut dia, selama ini kenaikan gaji PNS tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja. Karena itu, usulan kenaikan gaji PNS maupun TNI/Polri perlu dikritisi bersama.
"Kinerja aparatur negara sekarang ini justru menjadi sorotan publik karena tidak menunjukkan perbaikan setelah pemerintah menaikkan gaji mereka--termasuk menggelar program remunerasi. Seharusnya kinerja aparatur birokrasi terukur kian membaik," ujar Erani.
Kenaikan gaji baik PNS maupun TNI/Polri, menurut dia, biasanya diikuti kenaikan harga berbagai barang dan jasa. "Kita berharap upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau masyarakat diutamakan," tutur Erani. Apalagi, dia menambahkan, krisis ekonomi belum pulih benar sehingga beban masyarakat relatif berat.
Sementara itu, Hendri Saparini menilai, rencana pemerintah menaikkan gaji PNS lebih politis ketimbang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka jika itu tidak diikuti dengan perbaikan mentalitas dan moral aparatur birokrasi pemerintahan. "Jadi, rencana kenaikan gaji PNS ini harus diikuti dengan perbaikan sistem evaluasi, program remunerasi, dan lain-lain dengan konsekuen," kata Saparini.
Dia menyebutkan, perbaikan kesejahteraan PNS memang perlu, terutama untuk golongan bawah. "Tapi, langkah ke arah itu tidak dilakukan dengan cara asal menaikkan gaji semua pegawai setiap tahun tanpa diikuti reformasi birokrasi yang benar," ujar Saparini.
Dia menekankan perlunya perbaikan berbagai sistem birokrasi yang mendukung keterbukaan yang menjamin bersih dari mentalitas korup. Birokrasi yang terbebas dari korupsi harus dijadikan pijakan objektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan PNS.
"Birokrasi yang bersih dari korupsi niscaya berdampak terhadap penghematan anggaran. Artinya, tak banyak lagi anggaran yang bocor digerogoti korupsi. Pada gilirannya, tingkat kesejahteraan PNS pun jadi lebih memadai karena anggaran mampu mendukung perbaikan ke arah sana.
Bagi Siti Zuhro, kenaikan gaji PNS tidak akan efektif meningkatkan kinerja aparatur birokrasi pemerintahan jika langkah itu tidak diimbangi dengan perubahan mind set maupun penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Bahkan, ujarnya, kenaikan gaji sekarang ini hanya bersifat parsial karena tidak mampu memperbaiki kualitas PNS.
Menurut Siti Zuhro, penegakan hukum merupakan kunci peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan. "Apa pun program yang dilakukan pemerintah dalam mereformasi birokrasi, termasuk menaikkan gaji PNS, tidak akan berdampak memperbaiki kinerja mereka secara signifikan jika penegakan hukum tidak berjalan baik," ujarnya.
Dia menilai, hingga saat ini penerapan sanksi terhadap PNS yang melanggar aturan masih sangat minim. Itu pula yang menyebabkan tindak korupsi tumbuh subur di institusi pemerintah.
Selain itu, masalah mind set PNS juga perlu dibenahi. Sebab, cara berpikir aparatur birokrasi sekarang ini cenderung sekadar menyenangkan atasan alias "asal bapak senang" (ABS).
"Terdapat disorientasi pada mind set PNS sehingga kreativitas mereka selama ini tidak muncul. Sikap mental mereka hanya menunggu perintah atasan," katanya.
Menurut Siti Zuhro, sudah sepantasnya PNS berpikir memberikan pelayanan terbaik kepada publik, bukan hanya memperhatikan kepentingan penguasa atau atasan.
Siti juga menilai, kebijakan pemerintah menaikkan gaji PNS terkesan tidak utuh. Seharusnya, menurut dia, pemerintah lebih dulu membuat standar penggajian yang jelas. "Tidak bisa perbaikan kenaikan gaji PNS diterapkan dengan kebijakan sekarang ini yang hanya memberi keistimewaan kepada beberapa lembaga pemerintahan. Karena itu, kenaikan gaji tetap saja sulit diharapkan mampu meningkatkan kinerja seluruh birokrasi," katanya.
Ihwal rencana kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri ini diungkapkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Untuk tahun depan, katanya, pemerintah menganggarkan kenaikan gaji ini sebesar 10 persen.
"Tahun 2011, belanja modal mengalami kenaikan signifikan dari Rp 81,6 triliun menjadi Rp 127,5 triliun. Nanti alokasinya untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS/TNI/Polri. Setiap tahun akan ada kenaikan gaji sekitar 10 persen. Ini bukan hanya janji politis terkait pemilihan presiden, tapi memang sudah menjadi kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan," ujar Menkeu saat menyampaikan paparannya pada forum Musrenbangnas, kemarin, di Jakarta.
Selain menjanjikan kenaikan gaji, pemerintah tetap akan memberikan gaji ke-13. Lalu, untuk peningkatan reformasi birokrasi, disediakan anggaran program remunerasi bagi kementerian dan kelembagaan yang dinyatakan siap dan lolos verifikasi.
"Reformasi birokrasi bagaimanapun menuntut jaminan kesejahteraan pegawai. Pemerintah akan memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, pada tahun depan (2011), pemerintah pusat akan melakukan perekrutan PNS baru sebanyak 100.000 orang. Kita juga akan terus menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional dan mendukung program tanggap perubahan iklim," katanya. (Choir/Indra/Tri Handayani)
read more...
Ahmad Erani Yustika, Direktur Institute
JAKARTA (Suara Karya): Rencana pemerintah menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri sebesar 10 persen pada tahun 2011 niscaya memicu gejolak ekonomi dan politik di Tanah Air.
Kebijakan yang diungkapkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati itu juga akan berdampak semakin memperlebar kesenjangan kesejahteraan di tengah masyarakat, karena pendapatan non-PNS dan TNI/Polri--di sektor formal maupun informal--tentu meningkat.
Demikian rangkuman pendapat Direktur Institute for Development Economy and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika, Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparini, dan pengamat politik Siti Zuhro yang disampaikan secara terpisah kepada Suara Karya di Jakarta, Rabu (28/4).
"Gaji PNS dan TNI/Polri saat ini pada prinsipnya sama dengan kondisi penghasilan buruh/pekerja lain yang membutuhkan keseimbangan baru setiap tahun. Karena itu, masalah kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri harus mempertimbangkan perekonomian masyarakat luas, di samping kondisi keuangan negara. Sekarang ini gaji PNS sudah cukup besar, sehingga kenaikan belum diperlukan. Apalagi kinerja pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan tidak kunjung membaik," kata Erani.
Menurut dia, selama ini kenaikan gaji PNS tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja. Karena itu, usulan kenaikan gaji PNS maupun TNI/Polri perlu dikritisi bersama.
"Kinerja aparatur negara sekarang ini justru menjadi sorotan publik karena tidak menunjukkan perbaikan setelah pemerintah menaikkan gaji mereka--termasuk menggelar program remunerasi. Seharusnya kinerja aparatur birokrasi terukur kian membaik," ujar Erani.
Kenaikan gaji baik PNS maupun TNI/Polri, menurut dia, biasanya diikuti kenaikan harga berbagai barang dan jasa. "Kita berharap upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau masyarakat diutamakan," tutur Erani. Apalagi, dia menambahkan, krisis ekonomi belum pulih benar sehingga beban masyarakat relatif berat.
Sementara itu, Hendri Saparini menilai, rencana pemerintah menaikkan gaji PNS lebih politis ketimbang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka jika itu tidak diikuti dengan perbaikan mentalitas dan moral aparatur birokrasi pemerintahan. "Jadi, rencana kenaikan gaji PNS ini harus diikuti dengan perbaikan sistem evaluasi, program remunerasi, dan lain-lain dengan konsekuen," kata Saparini.
Dia menyebutkan, perbaikan kesejahteraan PNS memang perlu, terutama untuk golongan bawah. "Tapi, langkah ke arah itu tidak dilakukan dengan cara asal menaikkan gaji semua pegawai setiap tahun tanpa diikuti reformasi birokrasi yang benar," ujar Saparini.
Dia menekankan perlunya perbaikan berbagai sistem birokrasi yang mendukung keterbukaan yang menjamin bersih dari mentalitas korup. Birokrasi yang terbebas dari korupsi harus dijadikan pijakan objektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan PNS.
"Birokrasi yang bersih dari korupsi niscaya berdampak terhadap penghematan anggaran. Artinya, tak banyak lagi anggaran yang bocor digerogoti korupsi. Pada gilirannya, tingkat kesejahteraan PNS pun jadi lebih memadai karena anggaran mampu mendukung perbaikan ke arah sana.
Bagi Siti Zuhro, kenaikan gaji PNS tidak akan efektif meningkatkan kinerja aparatur birokrasi pemerintahan jika langkah itu tidak diimbangi dengan perubahan mind set maupun penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Bahkan, ujarnya, kenaikan gaji sekarang ini hanya bersifat parsial karena tidak mampu memperbaiki kualitas PNS.
Menurut Siti Zuhro, penegakan hukum merupakan kunci peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan. "Apa pun program yang dilakukan pemerintah dalam mereformasi birokrasi, termasuk menaikkan gaji PNS, tidak akan berdampak memperbaiki kinerja mereka secara signifikan jika penegakan hukum tidak berjalan baik," ujarnya.
Dia menilai, hingga saat ini penerapan sanksi terhadap PNS yang melanggar aturan masih sangat minim. Itu pula yang menyebabkan tindak korupsi tumbuh subur di institusi pemerintah.
Selain itu, masalah mind set PNS juga perlu dibenahi. Sebab, cara berpikir aparatur birokrasi sekarang ini cenderung sekadar menyenangkan atasan alias "asal bapak senang" (ABS).
"Terdapat disorientasi pada mind set PNS sehingga kreativitas mereka selama ini tidak muncul. Sikap mental mereka hanya menunggu perintah atasan," katanya.
Menurut Siti Zuhro, sudah sepantasnya PNS berpikir memberikan pelayanan terbaik kepada publik, bukan hanya memperhatikan kepentingan penguasa atau atasan.
Siti juga menilai, kebijakan pemerintah menaikkan gaji PNS terkesan tidak utuh. Seharusnya, menurut dia, pemerintah lebih dulu membuat standar penggajian yang jelas. "Tidak bisa perbaikan kenaikan gaji PNS diterapkan dengan kebijakan sekarang ini yang hanya memberi keistimewaan kepada beberapa lembaga pemerintahan. Karena itu, kenaikan gaji tetap saja sulit diharapkan mampu meningkatkan kinerja seluruh birokrasi," katanya.
Ihwal rencana kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri ini diungkapkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Untuk tahun depan, katanya, pemerintah menganggarkan kenaikan gaji ini sebesar 10 persen.
"Tahun 2011, belanja modal mengalami kenaikan signifikan dari Rp 81,6 triliun menjadi Rp 127,5 triliun. Nanti alokasinya untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS/TNI/Polri. Setiap tahun akan ada kenaikan gaji sekitar 10 persen. Ini bukan hanya janji politis terkait pemilihan presiden, tapi memang sudah menjadi kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan," ujar Menkeu saat menyampaikan paparannya pada forum Musrenbangnas, kemarin, di Jakarta.
Selain menjanjikan kenaikan gaji, pemerintah tetap akan memberikan gaji ke-13. Lalu, untuk peningkatan reformasi birokrasi, disediakan anggaran program remunerasi bagi kementerian dan kelembagaan yang dinyatakan siap dan lolos verifikasi.
"Reformasi birokrasi bagaimanapun menuntut jaminan kesejahteraan pegawai. Pemerintah akan memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, pada tahun depan (2011), pemerintah pusat akan melakukan perekrutan PNS baru sebanyak 100.000 orang. Kita juga akan terus menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional dan mendukung program tanggap perubahan iklim," katanya. (Choir/Indra/Tri Handayani)
